Kabar UPT

Indeks Berita UPT Kementerian Hukum dan HAM RI

Transformasi Pulau Penjara, Nusakambangan Menjadi percontohan pusat latihan bagi warga binaan

1d1bb225 e0ad 48f4 a15e c872425227a6

*Transformasi Pulau Penjara, Nusakambangan Menjadi percontohan pusat latihan bagi warga binaan"

Cilacap - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, optimis Pulau Nusakambangan yang selama ini dinilai sebagai tempat pengasingan dan penghukuman akan menjadi percontohan pusat latihan pertanian, peternakan, perikanan terpadu dan balai latihan kerja konveksi maupun pemanfaat faba (limbah PLTU) utk pembuatan bahan bangunan yang kesemuanya melibatkan warga binaan.

"Kami telah menggandeng berbagai pihak, termasuk PT PLN dan BRI, untuk mewujudkan visi besar ini," ujar Agus saat meninjau langsung proyek tersebut bersama mitra kolaborasi di Pulau Nusakambangan, Rabu (5/2).

Saat ini, sekitar 115 hektare lahan Nusakambangan tengah dioptimalkan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sektor pertanian dan perkebunan ditargetkan menjadi lumbung padi dan jagung dengan lahan seluas 72 hektare.

Di sisi lain, 32 hektare lahan di tepi pantai belakang Lapas Pasir Putih akan dikembangkan sebagai tambak udang, termasuk budidaya udang vaname dan berbagai jenis ikan. Sementara itu, peternakan ditargetkan menghasilkan ribuan ayam petelur, ayam kampung, bebek, kambing, dan ratusan ekor sapi.

"Kami ingin mewujudkan konsep sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Di satu sisi, kami membina Warga Binaan dengan pelatihan dan pemberdayaan. Di sisi lain, kami turut berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional sebagaimana ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto," tegas Agus.

Tak hanya fokus pada produksi pangan, proyek ini juga mencakup pembangunan pabrik pupuk serta Balai Latihan Kerja (BLK) bagi Warga Binaan. Untuk mendukung hal tersebut, PLN dan BRI ikut serta dalam pengembangan infrastruktur.

Dalam rangkaian acara kunjungan, Menteri Imipas bersama para stakeholder turut melakukan penebaran benih ikan dan peletakan batu pertama pembangunan BLK. Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, dan Sekretaris PT PLN, Alois Wisnuhardana, menandatangani kerja sama pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Nusakambangan.

Selain PLN dan BRI, berbagai perusahaan seperti PT Agro, PT 69, dan PT Wilmar Padi Indonesia turut berkolaborasi dalam mewujudkan Nusakambangan sebagai pusat pelatihan bagi para warga binaan dimana program ini diharapkan bisa mememberikan bekal keterampilan bagi narapidana, tabungan bagi meraka setelah menjalani hukuman dan turut berkontribusi bagi program pembangunan nasional. Dengan langkah besar ini, menjadikan Nusakambangan bukan sekadar pulau dengan keberadaan 12 Lapas dan rutan tempat penghukuman dengan berbagai tingkatan risiko terlengkap, tetapi juga telah bertransformasi sebagai salah satu kekuatan penyokong program ketahanan pangan.

logo besar kuning
 
RUMAH TAHANAN NEGARA IIB BANTUL
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta 
PikPng.com phone icon png 604605   (0274) 6461012
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    rtn.bantul@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    rtn.bantul@kemenkumham.go.id

 

facebook kemenkumham twitter kemenkumham instagram kemenkumham linked in kemenkumham Youtube kemenkumham rss kemenkumham
Laman Resmi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Daerah Istimewa Yogyakarta
Copyright © 2025 Pusat Data dan Teknologi Informasi
logouptpas
 
RUTAN KELAS IIB BANTUL
D.I. YOGYAKARTA


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta
PikPng.com phone icon png 604605   (0274) 6461012 / 089504138200
PikPng.com email png 581646   rtn.bantul@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   rtn.bantul@kemenkumham.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI